IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL ISLAM

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Jika kita berbicara Ekonomi secara makro, maka cakupan yang menjadi bahasan di dalamnya adalah bagaimana pemerintah melakukan kebijakan moneter dalam mengatur jumlah uang yang beredar didalam sebuah Negara, dan bagaimana pemerintah menetapkan kebijakan fiscal dalam mengatur anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dalam pengimplementasian kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah tersebut harus berdasarkan pada instrument – instrument kebijakan yang ada. Sehingga dapat mudah menentukan tentang apa saja yang dapat diimplementasikan dari kebijakan tersebut yang berdasarkan pada kaidah – kaidah yang ada dalam setiap instrument, baik instrument moneter maupun fiscal. Sehingga terciptanya efektifitas dan efisiensi dari penetapan kebijakan moneter dan fiscal.

B.     Rumusan Masalah

Dari uraian di atas pemakalah disini akan membahas beberapa pokok penting dari Implementasi Kebijakan Moneter Dan Fiskal Islam diantaranya yaitu :

1.      Apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan moneter ?

2. Apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan fiscal ?
3. Bagaimana  Kebijakan terhadap pendapatan dalam ekonomi islam ?
4. Bagaiman Kebijakan belanja dalam ekonomi islam ?

C.     Tujuan Masalah

Dalam pembuatan makalah ini sebagaimana kita ketahui dalam rumusan masalah terdiri dari beberapa pokok masalah yang akan di bahas di bab selanjutnya, maka dari itu pemakalah mempunyai tujuan dalam pembuatan makalah ini diantaranya adalah ?

1.      Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan moneter

2.      Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kebijakan fiscal

3.      Untuk mengetahui bagaimana kebijakan terhadap pendapatan dalam ekonomi islam

4.      Untuk mengetahui bagaimana kebijakan belanja dalam ekonomi islam

5.      Untuk pemenuhan tugas mandiri mata kuliah EKONOMI MONETER

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.    IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MONETER

Seperti yang telah kita ketahui bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar, yang mana  dalam analisis ekonomi makro, memiliki pengaruh penting terhadap tingkat output perekonomian, juga terhadap stabilitas harga-harga. Dampak dari peredaran uang uang ini bisa berbentuk inflasi atau deflasi.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan Moneter Ekspansif/Monetary Expansive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Teori kebijakan ini biasa juga disebut dengan kebijakan uang longgar.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).

Pengimplementasian dua bentuk kebjakan moneter tersebut sudah pasti tidak terlepas dari adanya instrument – instrument moneter itu sendiri. Sektor yang paling berperan dalam kebijakan moneter adalah sektor perbankan. Melalui pengaturan sektor perbankan itulah, pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan moneternya dengan menggunakan instrumen atau alat-alat moneter.

Adiwarman A. Karim dalam bukunya “Ekonomi Makro Islami” menyebutkan bahwa ada 4 instrumen moneter dalam menjalankan kebijakan moneter antara lain :

1.      Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation/OMO) yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat.

2.      Tingkat diskonto/fasilitas diskonto (Discount rate) yang mempengaruhi biaya uang.

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3.      Ketentuan cadangan minimum (Reserve Requirement/RR) yang mempengaruhi jumlah kewajiban minimum dana pihak ketiga yang harus disimpan.

Ketentuan  cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4.      Himbauan Moral (Moral suasion) yang mengatur tindak – tanduk para banker dan manajer senior intitusi – institusi financial dalam kegiatan operasional kesehariannya agar searah dengan kepentingan public/pemerintah.

Contoh : seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

B.     IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL

Dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat di artikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam system pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan government expenditure). Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah (maqoshidus syari’ah) yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan.

Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Dalam hal ini ada tiga kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal mengatur penerimaan dan pengeluaran anggaran Negara, antara lain :

1.       Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif. Kebijakan ini juga biasa disebut dengan istilah neraca deficit.

2.       Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya kebijakan anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan. Dan biasanya kebijakan ini dilakukan dengan pertimbangan kondisi perekonomian dalam keadaan stabil atau maju. Kebijakan ini dsebut juga neraca surplus.

3.       Anggaran Berimbang (Balanced Budget).

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan kebijakan anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

C.    KEBIJAKAN TERHADAP PENDAPATAN DALAM EKONOMI ISLAM

Dalam Islam sektor penerimaan pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu ada pendapatan yang bersifat rutin seperti : zakat, jizyah, kharaj, ushr, infak, dan shadaqoh serta pajak jika diperlukan, dan ada yang bersifat temporer seperti : ghanimah, fa’I, dan harta yang tidak ada pewarisnya.

Kahf (1999) berpendapat sedikitnya ada tiga prosedur yang harus dilakukan pemerintah islam modern dalam kebijakan pendapatan fiskalnya dengan asumsi bahwa pemerintah tersebut sepakat dengan adanya kebijakan pungutan pajak (terlepas dari ikhtilaf ulama mengenai pajak).

1.      Kaidah Syari’ah yang Berkaitan dengan Kebijakan Pungutan Pajak

Dalam hal ini pemerintah tidak dapat mengubah tariff zakat yang memang sudah ditentukan oleh syariah, akan tetapi pemerintah dapat mengadakan perubahan dalam struktur harta yang wajib dizakati dengan berpegang dengan nash-nash umum yang ada dan pemahaman terhadap realita modern. Sebagai contoh mengenai fleksibelitas. Nabi pernah menangguhkan zakat pamannya Abbas karena krisis yang dihadapinya, sementara Sayyidina Umar menagguhkan zakat mesir karena paceklik yang melanda Mesir pada tahun tersebut.

2.      Kaidah-kaidah Syar’iyah yang Berkaitan dengan Hasil Pendapatan yang Berasal dari Aset Pemerintah

Menurut kaidah syar’iyah pendapatan dari asset pemerintah dapat dibagi dalam dua kategori : (a) pendapatan dari asset pemerintah yang umum, yaitu berupa investasi asset pemerintah yang dikelola baik oleh pemerintah sendiri atau masyarakat. Ketika asset tersebut dikelola individu masyarakat maka pemerintah berhak menentukan berapa bagian pemerintah dari hasil yang dihasilkan oleh asset tersebut dengan berpedoman dengan kaidah umum yaitu maslahah dan keadilan; (b) pendapatan dari asset yang masyarakat ikut memanfaatkannya adalah berdasarkan kaidah syar’iyah yang menyatakan bahwa manusia berserikat dalam memiliki air, api, garam, dan yang semisalnya. Kaidah ini dalam konteks pemerintah modern adalah sarana-sarana umum yang sangat dibutuhkan mayarakat.

3.      Kaidah Syari’ah yang Berkaitan dengan Kebijakan Pajak

Prinsip ajaran Islam tidak memberikan arahan dibolehkannya pemerintah mengambil sebagian harta milik orang kaya secara paksa (Undang-undang dalam ekonomi modern). Sesulit apapun kehidupan Rasulullah SAW. Di madinah beliau tidak pernah menentukan kebijakan pemungutan pajak. Dalam konteks ekonomi modern pajak merupakan satu-satunya sektor pendapatan terpenting terbesar dengan alasan bahwa pendapatan tersebut dialokasikan kepada publics goods dan mempunyai tujuan sebagai alat redistribusi, penstabilan dan pendorongan pertumbuhan ekonomi. Seandainya pungutuan pajak tersebut diperbolehkan dalam Islam maka kaidahnya harus berdasarkan pada kaidah a’dalah dan kaidah dharurah yaitu pungutan tersebut hanya bagi orang yang mampu atau kaya dan untuk pembiayaan yang betul-betul sangat diperlukan dan pemerintah tidak memiliki sektor pendapatan lainnya.

D.    KEBIJAKAN BELANJA DALAM EKONOMI ISLAM

Para ulama terdahulu telah memberika kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-Qur’an dan Hadis dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Di antar kaidah (Chapra : 1995,288-289) tersebut adalah :

1. Kebijakan atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah.
2. Menghindari masyqqah kesulitan dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
3. Mudharat individu dapat dijadikan alas an demi menghindari mudharat dalam skala umum.
4. Pengorbanan individu dapat dilakuakn dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
5. Kaidah al-giurmu bil gunni yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapat manfaat harus siap menanggung beban (yang untung harus siap menanggung kerugian).
6. Kaidah Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahua wajib yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapt dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu dalam mewujudkan efektifitas dan efesiensi pembelanjaan pemerintah dalam islam, sehingga tujuan-tujuan dari pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Di antara tujuan pembelanjaan dalam pemerintah Islam :

• Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
• Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan.
• Pengeluaran yang mengarah kepada semakin bertambahnya permintaan efektif.
• Pengeluaran yang berkaitan denganinvestasi dan produksi.
• Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.

BAB III

KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

• Dalam kebijakan moneter, pengimplementasian dari 4 instrumen moneter yang telah dikemukakan oleh Adiwarman Karim yaitu, OMO, Discount Rate, Reserve Requirement, dan moral suasion, dapat dilakukan dengan melakukan kebijakan Moneter Ekspansif (kebijakan uang longgar) dan kebijakan Moneter Kontraktif (kebijakan uang ketat)
• Dalam pengimplementasian  kebijakan fiscal, secara umum ada 3 yang dilakukan pemerintah, antara lain : Neraca Surplus, Neraca Defisit, dan Neraca berimbang, yang kesemuanya disesuaikan dengan kondisi perekonomian pada saat itu.
• Mengenai pengimplementasian kebijakan fiscal menurut ekonomi Islam ada beberapa kaidah yang harus dijalankan pemerintah dalam mengatur kebijakan pendapatan dan belanja Negara, yang pada intinya bertujuan untuk tercapainya maqashid syari’ah serta maslahah bersama.

DAFTAR PUSTAKA

• Karim, Adiwarman .A. Ekonomi Makro Islami. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2007.
• http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya
• http://asyukri.wordpress.com/2009/05/27/implementasi-kebijakan-moneter-dan-fiskal-dalam-islam/999999

INFLASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang

Sebegitu jauh IS-LM masih menggunakan anggapan bahwa harga stabil. kita mempelajari efek kebijaksanan moneter dan fiskal terhadap output pada harga tertentu. Analisa perubahan harga belum tercermin artinya masalah inflasi belum dianalisa. Padahal inflasi merupakan masalah ekonomi yang cukup besar. Oleh karena itui, inflasi kemudian menjadi salah satu titik sentarl di dalam analisa makro ekonomi.

2.      Rumusan Masalah

Maka atas dasar inilah pemakalah akan membahas tentang apa yang akan menjadi persoalan dalam makalah ini, yaitu :

a.       Apa yang dimaksud dengan inflasi dan terdiri dari berapakah jenis inflasi?

b.      Bagaimana latarbelakang/penyebab terjadinya inflasi dan bagaiman cara penanggulangannya? serta

c.       Bagaimana cara mengatasi dan pengaruhnya terhadap perkembangan industri?

3.      Tujuan Masalah

Tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut :

a.       sebagai pemenuhan tugas terstruktur

b.      untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan inflasi dan jenis-jenisnya

c.       untuk mengetahui penyebab terjadinya inflasi serta bagaimana cara mengatasinya

d.      untuk mengetahui dampak dari inflasi tersebut terhadap perekonomian

 

BAB I

PEMBAHASAN

INFLASI

A.    PENGERTIAN

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Telah dipelajari bahwa harga umum ditentukan oleh permintaan dan penawaran agregat maka inflasi dapat disebabkan oleh permintaan dan atau penawaran agregat.

1.      Inflasi permintaan : inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan barang terlalu kuat. Inflasi ini disebut demand pull inflation.

2.      Inflasi biaya : inflasi ini timbul karena kenaikan ongkos produksi. Inflasi ini disebut cost push inflation atau supply inflation.

3.      Inflasi campuran : kedua macam inflasi yang dibahas diatas jarang sekali dijumpai dalam praktek yang murni.

B.     PENGGOLONGAN

Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu

1.      Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation) : inflasi ini semata-mata disebabkan dari dalam negeri.adapun penyebabnya antara lain misalnya karena deficit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, kenaikan upah, gagal panen dan lain-lain.

2.      Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation). : inflasi ini disebabkan karena naiknya harga barang-barang impor.hal ini terjadi karena biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau karena adanya kenaikan tariff impor barang.

Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi).

Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :

1.      Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)

2.      Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)

3.      Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)

4.      Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

C.    PENYEBAB DAN CARA MENANGGULANGI

1.      Penyebab Inflasi

Permintaan masyarakat akan barang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia. Bila permintaan lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan, otomatis harga barang tersebut akan naik. Bukankah dalam teori ekonomi dikatakan bahwa semakin langka sebuah barang, harganya akan semakin mahal? Seperti itulah keadaannya.

Kenaikan ongkos produksi karena kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku tentu saja akan menaikkan harga barang tersebut.

Permintaan masyarakat akan barang melonjak dan kenaikan ongkos produksi. Penyebab inflasi ini merupakan perpaduan antara permintaan konsumen dan harga produksi.

2.      Cara Menanggulangi Inflasi

Inflasi bisa ditanggulangi dengan beberapa cara. Negara yang sudah pernah mengalami inflasi hebat masih bisa bangkit dan berkembang kembali seperti sedia kala. Untuk mengatasi dan menanggulangi inflasi, berikut ini adalah langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh pemerintah.

Mengadakan operasi pasar terbuka. Tujuannya adalah untuk mengurangi peredaran uang yang ada di masyarakat. Cara yang dilakukan adalah menjual surat-surat berharga kepada masyarakat luas. Dengan begitu, jumlah uang yang beredar pun akan berkurang.

Menaikkan tingkat suku bunga (diskonto). Tujuannya sama, yaitu mengurangi jumlah peredaran uang yang ada pada masyarakat. Cara yang dilakukan adalah menaikkan suku bunga bank. Dengan suku bunga tinggi, diharapkan masyarakat akan tertarik untuk menabung dan tidak tertarik untuk mengajukan kredit.

Mengurangi pengeluaran pemerintah. Dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, laju perekonomian bisa dikendalikan.

Menaikkan pajak. Hal tersebut termasuk dalam kebijakan fiskal. Saldo kas minimum. Kebijakan tersebut berasal dari bank sentral untuk bank-bank umum yang mengisyaratkan adanya kas minimum yang harus dimiliki oleh setiap bank. Bila saldo minimum tidak memenuhi persyaratan, bank tersebut dikatakan tidak sehat dan akan dilikuidasi.

D.    MASALAH INFLASI

Masalah yang dihadapi oleh perusahaan selain dari persaingan bisnis, tingkat penjualan, iklim usaha, restriksi pemerintah terdapat masalah lain yang sangat berpengaruh terhadap kinerja atau produktifitas perusahaan khususnya perusahaan yang berorientasi kepada ekspor yaitu masalah inflasi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi (persentasi pertambahan kenaikan harga) berbeda dari satu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dari suatu Negara dengan Negara lain. Factor-faktor penyebab inflasi, pada umumnya inflasi bersumber dari salah satu atu gabungan dari dua masalah berikut :

1.      Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa.

2.      Pekerja-pekerja diberbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah.

Disamping itu inflasi dapat pula berlaku sebagai akibat dari : Pertama, kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Kedua, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti pertambahan produksi dan penawaran barang. Ketiga, kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintah yang kurang bertanggung jawab.

Akibat-akibat buruk dari inflasi beragam seperti pengangguran yang kian bertambah, menurunkan taraf kemakmuran masyarakat dimana upah riil para pekerja akan merosot sehingga taraf hidupnya pun akan menurun. Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin memburuk jika inflasi tidak dapat dikendalikan atau diatasi. Inflasi yang bertambah serius tersebut cenderung akan mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikan impor. Kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Adakalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba sebagai akibat suatu peristiwa tertentu ysng berlaku diluar ekspektasi pemerintah misalnya depresiasi nilai uang yang sangat besar atau keadaan politik yang tidak stabil.

Jenis-jenis inflasi, berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk berikut :

1.      Inflasi tarikan Permintaan, inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa.

2.      Inflasi Desakan Biaya, inflasi ini berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi yang meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang (inflasi).

3.      Inflasi Diimpor, inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga barang-barang yang diimpor. Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang impor mengalami kenaikan harga yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluran perusahaan-peruasahaan.

Jenis-jenis inflasi berdasarkan persentasi atau nominal digit inflasinya, dapat

dibedakan kedalam :

1.      Moderate Low Inflation (inflasi 1 digit) misalnya 1% s.d 9%, biasanya orang masih percaya dan memiliki daya beli dan juga nilai mata uang masih berharga.

2.      Galloping Inflation (inflasi dua digit) misalnya 10% s.d 99%, dimana orang mulai ragu, daya beli menurun, nilai mata uang menjadi semakin menurun.

3.      Hyper Inflation (inflasi tinggi diatas 100%) adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua atau beberapa kali lipat dalam jangka waktu yang singkat, keadaan seperti ini orang-orang sudah tidak percaya pada mata uang. Dimana nilai nominal uang jadi tidak berharga jika situasi ini terjadi maka pemerintah melakukan Senering yaitu pemotongan nilai uang.

Kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus menerus bukan saja menimbulkan efek buruk atas kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dan masyarakat. Efek buruk dari inflasi dapat terkena kepada beberapa lapisan, misalnya :

1.      Inflasi dan perkembangan ekonomi

Tingkat Inflasi yang tinggi tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus meningkat menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Kenaikan inflasi menimbulkan efek yang buruk terhadap perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan barang-barang negara itu tidak dapat bersaing dipasar internasional, maka ekspor akan menurun. Sebaliknya akibat inflasi barang impor menjadi murah, sehingga impor meningkat.

2.      Inflasi dan perkembangan Masyarakat

a.       Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap

b.      Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.

c.       Memperburuk pembagian kekayaan.

Output Effects of inflation, terdiri dari :

a.       Cost Push Inflation, efeknya yaitu output dan employment menurun dan income riil juga turun.

b.      Mild Inflation (besarnya kurang dari 3%) efeknya tidak dapat dipastikan.

c.       Bahaya inflasi yang maju perlahan-lahan menjadi hyper inflation akibatnya berspekulasi (pengeluaran yang dilakukan dengan berani dan menambah inflasi) dan bahaya ini akan mendorong tambahan inflasinya karena konsumen ingin membeli barang yang tahan lama tetapi produsen tidak bisa memenuhinya.

E.     PENGARUH INFLASI TERHADAP HASIL PENJUALAN PERUSAHAAN

Dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini kian pesat, perusahaan-perusahaan diberbagai bidang dituntut untuk melakukan alternatif-alternatif strategi dalam meningkatkan penjualannya. Sama halnya dengan Perseroan Terbatas Perkebunanan Nusantara VIII, dalam meningkatkan tingkat penjualannya harus memperhatikan faktor yang mendukung dan dapat mendorong tingkat penjualan dari produk yang diproduksinya. Adapun faktor-faktor yang dapat digunakannya misalnya strategi Segmenting, Targeting, dan Positioning perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Selain itu strategi Integrating Marketing Communication mutlak digunakan guna lebih mendekatkan produknya kepada konsumen.

Perencanaan pajak yang baik, efisiensi biaya produksi, peningkatan kualitas manajemen dan sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi yang memadai termasuk kedalam faktor yang menunjang peningkatan penjualan. Setelah semua variabel tersebut diterapkan dalam perusahaan dengan baik kemudian harapan selanjutnya adalah peningkatan penjualan secara signifikan. Namun masih terdapat faktor lain yang cukup dominan sekaligus penting dalam mempengaruhi tingkat penjualan faktor tersebut adalah Inflasi.

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian, inflasi merupakan salah satu faktor yang paling sulit dianalisis karena pergerakan inflasi fluktiatif yang dipengaruhi variabel lain yang berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Hubungannya inflasi dengan tingkat penjualan sangat erat dan mempengaruhi penjualan, apalagi terhadap Perusahaan yang salah satu target pemasarannya adalah Ekspor ke luar negeri.

Pergerakan inflasi meskipun persentasinya kecil namun memiliki dampak yang besar terhadap penjualan dan akhirnya terhadap laba perusahaan. Misalnya Perusahaan yang melakukan kegiatan mengekspor produknya keluar negeri, jika tingkat inflasi di Indonesia tinggi maka keuntungan akan naik walaupun tidak signifikan karena terlebih dulu harus dibandingkan dengan biaya produksi yang pasti naik karena harga-harga untuk produksi naik. Dengan tingkat inflasi yang tinggi maka mengakibatkan nilai tukar dolar terhadap rupiah tinggi, hal ini akan menjadi keuntungan bagi perusahaan yang berorientasi dalam penjualan produknya dengan menggunkan mata uang dolar dalam transaksi ekspor.

Dengan demikian tingkat inflasi sedikit banyak mempengaruhi penjualan produk perusahaan baik itu positif maupun negatif. Walaupun inflasi menyebabkan harga-harga menjadi naik atau mahal sehingga permintaan konsumen dalam negeri akan produk tersebut akan berkurang sehingga penjualan maupun laba menurun. Berbeda halnya dengan penjualan di luar negeri atau orientasi ekspor, dengan terjadinya inflasi maka keuntungan yang dapat diraih akan sedikit meningkat dikarenakan nilai dolar yang menguat terhadap rupiah, sehingga jika dolar yang ditukar kedalam rupiah akan lebih besar dibanding sebelum terjadi inflasi.

Namun dengan tingkat inflasi yang mudah berubah upaya-upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam kaitannya pasar ekspor adalah dengan meminimalisir risiko, misalnya dengan melakukan Hedging atau pemagaran guna meminimalisir risiko yang diakibatakan inflasi dalam hal perubahan kurs mata uang dolar, sehingga perusahan tidak rugi dalam transaksi menggunakan mata uang asing.

Selain itu upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak inflasi adalah dengan menambah modal kerja supaya struktur modal yang dimiliki kuat dan tahan terhadap perubahan inflasi untuk dalam negeri. Sedangkan untuk pasar luar negeri melakukan ekspansi salah satu langkah yang baik untuk meminimalisir risiko inflasi, misalnya menjadikan sebuah Perusahaan Multinasional atau membuat sebuah anak perusahaan dimana semua kegiatan produksi dilakukan dinegara yang memiliki tingkat inflasi yang rendah maupun biaya produksi yang rendah pula, sehingga perusahaan akan mendapatkan efisiensi dan efektifitas biaya produksi hingga akhirnya mampu memberikan kontribusi laba yang tinggi bagi perusahan induknya di Indonesia.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang (Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian)

Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :

1.      Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)

2.      Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)

3.      Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)

 

DAFTAR PUSTAKA

§  Drs, Manulang. 1983, Ekonomi Moneter. Jakarta : Ghalia Indonesia

§  Cargill. Th.F., Money, The Financial System, and Monetery Policy, Prentice-Hall Inc., Engelewood Cliffs, N.J. 97632, 1980

§  www.google.com/hhtp/;wikipedia.com

Pengaruh Perdaban Islam Terhadap Perkembangan Pendidikan dan Model Pendidikan Islam Pada Masa Daulah Bani Ummayah serta Bani Abbasiyah