BAB
I
PENDAHULUAN
Dalam makalah ini kami akan membahas kebijakan –
kebijakan ekonomi internasional yang biasa digunakan pemerintah dari berbagai
Negara demi mencapai kondisi pendayagunaan segenap faktor produksi secara penuh
(full employment). Kebutuhan akan adanya kebijakan – kebijakan ekonomi tersebut
muncul karna berbagai mekanisme otomatis yang menuju ekonomi internasional.
Gambaran tentang kebijakan perdagangan Negara ini
lebih kompleks. Dalam beberapa pandangan, kebijakan pemerintah terhadap
perusahaan Negara menjadi cermin rezim investasi asing. Di akhir 1980-an, Indonesia
di ambang reformasi dalam perdagangan, pajak dan kebijakan keuangan, memang
hingga awal tahun 1994 dan meskipun terdapat banyak diskusi publik, tak satu
pun perusahaan milik Negara yang diprivatisasi.
BAB
II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Kebijakan Ekonomi
Internasional
Kebijakan ekonomi internasional
adalah suatu tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah secara langsung
mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional. Dalam implementasinya,
perdagangan antar dua Negara sering merugikan Negara yang lemah. Negara maju
mendominasi perdagangan internasional. Tingkat harga lebih banyak ditentukan
oleh Negara maju, hal ini dikarenakan tingkat ketergantungan Negara berkembang
lebih besar kepada Negara maju dan sebaliknya.
Macam – macam Kebijakan Ekonomi
Internasional sebagai berikut :
1. Kebijakan
bantuan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan,
pinjaman atau hutang (loans), bantuan untuk rehabilitasi serta pembangunan.
2. Kebijakan
Perdagangan Internasional adalah mencakup tindakan atau kebijakan pemerintah
terhadap perdagangan luar negeri, barang dan jasa, penggunaan tariff terhadap
barang impor, bilateral, trade agreement, penggunaan kuota impor dan ekspor,
dan lain-lain.
3. Kebijakan
Pembayaran Internasional adalah mencakup tindakan pemerintah terhadap
pembayaran internasional, misalnya pengawasan terhadap lalu lintas devisa,
pengaturan lalu lintas devisa, pengaturan lalu lintas modal jangka panjang.
·
Permasalahn Ekonomi Suatu Negara
Permasalahan perkembangan ekonomi di
Negara sedang berkembang yang harus dihadapi ada tiga, yaitu perkembangan
pendapatan yang tidak merata, kemiskinan, gap atau jurang perbedaan yang
semakin lebar antar Negara maju dengan Negara sedang berkembang.
Menurut Irma Adelman dan Cynthia
Taff Morris yaitu menurunnya pendapatan
perkapita, inflasi, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, investasi
yang sangat banyak dalam proyek yang padat modal, sehingga presentasi
pendapatan modal dari harta tambahan lebih besar di banding dengan persentase.
Pendapatan yang
berasal dari kerja, kemiskinan ditimbulkan oleh dua hal yaitu, kemiskinan yang
bersifat alamiah atau cultural dan kemiskinan yang disebabkan oleh miskinnya
strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, biasa yang disebut dengan
kemiskinan structural. Ada beberapa faktor lain yang merupakan penghambat bagi
pembanguan ekonomi di Negara sedang berkembang, diantaranya : dualism ekonomi,
iklim tropis, kebudayaan yang tidak ekonomis, produktivitas rendah, jumlah
capital sedikit, perdagangan luar negeri dan ketidaksempurnaan pasar.
·
Tujuan Kebijakan Ekonomi
Internasional
Tujuan kebijakan perdagangan
internasional suatu Negara dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Pembangunan
ekonomi
2. Proteksi
3. Antarki
4. Kesejahteraan
5. Keseimbangan
neraca pembayaran
B.
Kebijakan
Ekonomi Internasional
1. Kebijakan
Ekspor
Kebijakan perdagangan internasional
di bidang ekspor dapat diartikan sebagai tindakan dan peraturan yang
dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan
mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha
untuk peningkatan devisa ekspor suatu Negara.
2. Macam
– macam kebijakan ekspor
Antara lain :
a.
Kebijakan fiskal dalam bentuk
pembebasan, keringanan, pengembalian pajak ataupun pengenaan pajak ekspor atau
untuk barang-barang ekspor tertentu.
b.
Penetapan prosedur / tata laksana ekspor
yang relatif mudah
c.
Pemberian subsidi, seperti pemberian
sertifikat ekspor
d.
Pemberian fasilitas kredit perbankan
yang murah untuk mendorong peningkatan ekspor tertentu.
3. Kebijakan
Impor
Kebijakan perdagangan internasional
di bidang impor dapat diartikan sebagai suatu tindakan dan peraturan yang
dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan
mempengaruhi structural, komposisi, dan kelancaran usaha untuk melindungi /
mendorong pertumbuhan industry dalam negeri dan penghematan devisa.
Macam – macam kebijakan perdagangan
internasioal di bidang impor sebagai :
· Kebijakan tariff Barrier
Kebijakan tarif Barrier atau TB dalam
bentuk bea masuk adalah sebagai berikut :
a.
Pembebasan bea masuk / tariff rendah
adalah antara 0% s.d. 5%. Dikenakan untuk bahan kebutuhan pokok dan vital, alat
– alat militer / pertahanan atau keamanan.
b.
Tariff sedang antra > 5% s.d. 20%
dikenakan untuk barang setengah jadi atau barang-barang lain yang belum cukup
produksi di dalam negeri.
c.
Tariff tinggi diatas 20% dikenakan untuk
barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup produksi di dalam
negeri dan bukan barang kebutuhan pokok.
· Kebijakan Non Tarif Barrier
Kebijakan Non Tarif Barrier (NTB)
adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan
distorasi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional.
4. Dumping
Dumping adalah suatu kebijkanan
diskriminasi harga secara internasional (international
price discrimination) yang dilakukan dengan menjual suatu
komoditi di luar negeri dengan harga yang lebih murah (net of transportation cost,
tariffs, etc) dibandingkan yang bayar konsumen di
dalam negeri.
Ada tiga tipe dumping, yaitu sebagai berikut.
1)
Persistant
dumping, yaitu kecenderungan monopoli yang berkelanjutan (continous)
dari suatu perusahaan di pasar domestic untuk memperoleh profit maksimum dengan
menetapkan harga yang lebih tinggi di dalam negeri daripada di luar negeri.
|
2)
Predatory
dumping, yaitu tindakan perusahaan untuk menjual barangnya
di luar negeri dengan harga yang lebih murah untuk sementara (temporary)
sehingga dapat menggusur atau mengalahkan perusahaan lain dari persaingan
bisnis. Setelah dapat memonopoli pasar, barulah harga kembali dinaikan untuk
mendapat profit maksimum.
3)
Sporadic
dumping, yaitu tindakan perusahaan dalam menjual produknya di
luar negeri dengan harga yang lebih
murah secara sporadic dibandingkan harga di dalam negeri karena adanya surplus
produksi di dalam negeri.
C. Kebijakan Industrialisasi
Secara definisi, pemaknaan tentang
pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara
berkinambungan sehingga menghasilkan transformasi structural dalam
perekonomian.
Sementara itu, tolak ukut
industrialisasi menurut Rostow 1991 : 5 adalah tingkat infestasi dan tabungan
mencapai 10% dari pendapatan nasional. Era industrialisasi ditandai dengan
adanya industry-industri abru yang berkembang pesat. Industri – industri baru
ini tentunya membutuhkan banyak pekerja pabrik yang pada akhirnya mendorong
timbulnya layanan jasa yang mendukung para pekerja tersebut dan kebutuhan akan
barang-barang lain, perluasan akan lebih lanjut di daerah perkotaan dan dalam
pabrik modern lainnya.
Dengan demikian ada dua
karakteristik transformasi ekonomi yang merupakan model dasar dari percepatan
industrialisasi yang dikembangkan dalam jangka panjang, yaitu :
a)
Sector pertanian harus terus mengalami
dinamika internal (produktivitas yang
terus meningkat) dan menjadi basis bagi sector industry yang dikembangkan.
b)
Sector industry yang dikembangkan
menjadi saling keterkaitan dengan sector pertanian, yang jika di dinamisasikan
akan menjadi kunci hebat bagi pertumbuhan sector manufaktor.
·
Permasalahan
yang dihadapi
Permasalahan utama yang dihadapi
sector industry adalah belum kukuhnya struktur industry nasional
merupakan akibat dari kebijakan industrialisasi yang bersifat broad base dan
hilir hollow – middle . lebih spesifik dalam konteks berkaitan dengan belum
kukuhnya struktur industry nasional terjadi karena kurang tersedianya jaringan
pemasok bahan kepada industry besar penghasil barang jadi.
Permasalahan lain yang dihadapi
industry nasional adalah rendahnya produktivitas, yang terkait dengan
penguasaan teknologi dan kualitas SDM. Demikian juga dengan SDM di sector
industry belum menunjukan kualitas yang belum optimal dalam pelaksanaan
kebijakan pendidikan dan keperluan industry. Masalah lain yang dihadapi adalah
kapasitas infrastruktur yang masih terbatas, terutama untuk pemulihan ekonomi
dan masih banyak ketimpangan yang besar antar daerah.
Dalam rangka memperbaiki pelayanan
umum oleh instansi pemerintah, telah dilakukan koordinasi baik sesame instansi
pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu wujudnya adalah penyempurnaan
pelayanan investasi dan penyederhanaan
PENUTUP
Untuk mewujudkan rencana –
rencana tersebut, kebijakan – kebijakan ekonomi internasional perlu merumuskan
langkah strategis berikutnya, yaitu merumuskan peran pemerintah secara jelas
dalam pengembangan – pengembangan tersebut. Karena peran dominan pengembangan
tetap di tangan dunia usaha, peran pemerintah lebih banyak pada fasilitas dan
regulasi yang intinya untuk menjaga keseimbangan pasar dan mengurangi
penghambat yang lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
1.
D. Saluatore, Economics International, Edisi kelima
Jakarta
: Erlangga, 1995
2.
Hamdi – Hadi, Ekonomi Internasional, buku I
Bogor
: Ghalia Indonesia, 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar